Fenomena antara keinginan partai politik dengan rakyat yang tidak bersesuaian

Rakyat mengingankan para mentri yang menjabat di Indonesia ini yang sesuai dengan bidangnya masing-masing dan tentu saja berkompeten. Akan tetapi yang terjadi di Indonesia ini para mentri yang menjabat di struktur pemerintahan tidak sesuai apa yang di harapkan rakyat.

Karena merupakan unsur kepentingan politik. Partai politik pada saat pemilihan presiden mendukung salah satu calon karena jika calon presiden tersebut terpilih maka parpol tersebut akan mendapatkan jatah kutsi di kementrian. Seharusnya yang duduk di kementrian tersebut orang-orang yang sesuai akan tetapi karena adanya kepentingan politik jadi yang duduk di kementrian orang-orang parpol yang belum tentu berkompeten di bidangnya.

Pembahasan RUU Keamanan Nasional (RUU Kamnas) mengundang sejumlah tanda tanya. Pasalnya, RUU Kamnas ditolak untuk dibahas di DPR karena sebelumnya pemerintah diminta untuk merevisi beberapa pasal.

Hal ini juga tujuannya sama dengan penempatan mentri di kabinet yaitu adanya kepentingan poloitik, pada saat rapat membahas RUU para parpol yang mempunyai wakilnya di DPR maka akan mendukung RUU ini, kemudian setelah RUU kamnas ini digolkan menjadi produk undang-undang pada saat di jalankan seolah-olah dilaksanakan sesuai konstitusi dan aturan hukum.

Kenapa  para parpol ini mendukung RUU, karena mereka ingin mengail keuntungan, mereka menilai, mulusnya RUU ini dibahas lantas pada akhirnya disahkan sebagai produk undang-undang,diharapkan kelak partai-partai itu akan membantu pengamanan berbagai bisnis terkait eksplorasi sumber daya alam (SDA) di daerah-daerah.

di daerah-daerah itu kan isinya partai-partai. Merekalah yang menjadi raja-raja kecil di daerah melalui kepala-kepala daerah yang memang asalnya dari partai-partai itu. Jadi mereka nampaknya sudah bermimpi akan menikmati UU Keamanan Nasional itu kelak.

Posted in: artikel